Perubahan Menteri di “Injury Time”

Perubahan Menteri di “Injury Time”

(Suara Pembaruan Jumat, 24 Oktober 2014 hal A2)

 

   Nama calon menteri pemerin tahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berubah begitu cepat pada masa injury time, yakni menjelang Kabinet Trisakti diumumkan ke publik. Kubu wapres dan partai politik pengusung terus berusaha memasukkan nama-nama calon menteri.Publik berharap Presiden Jokowi tidak terpengaruh oleh tekanan berbagai pihak. Pemilihan menteri adalahhak prerogatif presiden.Jokowi diimbau untuk memberikan perhatian lebih pada rekomendasi KPK, persetujuan nomenklatur oleh DPR, dan figur yang benar-benar memiliki integritas dan kapabilitas sebelum mengumumkan daftar anggota cabinet kerja. Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menegaskan, pembentukan cabinet dan penunjukkan menteri menjadi sepenuhnya hak prerogative presiden. Saran dari berbagai pihak, termasuk dari KPK dan PPATK menjadi masukan bagi Jokowi sebelum mengeluarkan putusan tentang susunan kabinet. “Yang jelas secara ketatanegaraan, cara itu (saran dari berbagai pihak, Red) tak salah, dan tidak ada aturan yang dilanggar. Ini adalah hak prerogatif presiden. Kepada siapa dia mendengar atau memperoleh masukan,tentu menjadi hak presiden,”kata Andreas kepada SP di Jakarta, Jumat (24/10).Dia malah mengapresiasi langkah Jokowi yang melibatkan KPK dan PPATK untuk memberikan catatan-catatan terhadap rekam jejak calon menteri hanya sebuah cara. Cara seperti itu dipandang sangat baik oleh rakyat yang menyetujui upaya Jokowi memberantas korupsi tentu. Tetapi bagi mereka yang menjadi korban, kata Andreas, tentu cara demikian akan dianggap tak menguntungkan. Sementara itu, menurut sumber SP, pengumuman kabinet kemungkinan besar akan dilakukan malam ini, Jumat (24/10). Menurut informasi, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (JK) akan mengumumkan cabinet di Pangkalan TNI Angkatan Laut (AL) di Tanjung Priok,Jakarta Utara.

“Pengumuman akan dilakukan malam ini di pangkalan TNI AL di Tanjung Priok. Pengumuman dilakukan pukul 19:00 WIB,” ujar sumber SP yang dekat dengan Istana itu. Namun, sumber itu tidak menyebutkan seperti apa bentuk acara pengumuman kabinet nanti.Sebelumnya, pada Rabu (22/10), Jokowi sempat dikabarkan akan mengumumkan kabinet di Dermaga 3 PT Pelindo II di Tanjung Priok. Beberapa wartawan sudah menunggu di lokasi, yang acaranya dikabarkan berlangsung sekitar pukul 19:00WIB. Namun, pengumuman kabinet itu batal dilakukan. Kemarin, Presiden Jokowi mengatakan, pembentukan kabinet sudah selesai. Selain itu, surat pertimbangan yang ditujukan ke DPR mengenai perubahan nomenklatur kabinet juga sudah disampaikan. Namun, ujar Jokowi, dirinya masih menunggu hasil screening Komisi Pemberantasan Korupsi atas kabinet yang baru disusun sebelum diumumkan. “Dari kami sudah, dari KPK belum,” kata Jokowi.

Presiden menyatakan, dirinya siap untuk segera mengumumkan kabinet. Meski demikian, Presiden belum memberikan kepastian waktu dan lokasi pengumuman 34 nama-nama men teri yang tersebar dalam empat kementerian koordinator tersebut. “Saya umumkan nanti jumlah pastinya,” tuturnya.

Mantan   Deputi   Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto meminta publik untuk tidak berspekulasi soal pengumuman kabinet. “Jangan berspekulasi. Tunggu Pak Jokowi menyatakan kapan,” kata Andi. Dikatakan, hingga petang kemarin kabinet memang sudah hampir rampung, bahkan mencapai 99%.

Dalam hal etika kelembagaan, ujarnya, Presiden ma sih memberikan kesempatan kepada DPR untuk memberikan pertimbangan mengenai nomenklatur kementerian, khususnya soal adanya pemisahan dan penggabungan kementerian. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 dan 19 Undang-Undang (UU) tentang Kementerian Negara. “Tadi selesai pukul 4 sore. Relatif hampir semua posisi telah terisi,” ujarnya.Andi memastikan, kabinet akan berisi 34 menteri yang terdiri dari 16 menteri berasal dari profesional partai dan 18 dari kalangan profesional. Dikatakan, tidak semua calon menteri dipanggil untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Istana, karena terdapat sejumlah figur calon menteri yang telah dikenal Presiden Jokowi dan telah bekerja cukup lama.

Bersikap Tegas

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih mengatakan, agar pasar bisa terus percaya dan  yakin dengan janj i Jokowi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan kredibel, dia harus bisa bersikap tegas untuk memilih menteri sesuai dengan keinginan rakyat. Dia meminta partai politik untuk bersikap legowo dengan mengirimkan kader lain untuk maju jika memang dinilai tidak layak.“Ini tidak bisa berlarut-larut. Dari alasan KPK yang sudah jelas tapi belum diputuskan mencerminkan adanya tekanan parpol. Di sini pasar akan menilai, apakah Jokowi mampu membentuk tim secara baik dan bekerja independen tanpa ada tekanan dari partai. Jika tidak, tentu akan berpengaruh pada citra Jokowi,” ujarnya.Dia menyebut beberapa nama yang bisa masuk dalam jajaran tim ekonomi Jokowi, seperti Rizal Ramli, Bambang Brodjonegoro, dan Rahmat Gobel. Asalkan, tokoh-tokoh itu bisa menyamakan visi dan misi dengan Jokowi. “Rizal Ramli sebagai Menko Perekonomian harus bisa bekerja sama dengan baik bersama Bambang Brodjonegoro sebagai Menkeu. Bambang juga bisa siap pakai, karena dulu dia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan Fiskal yang merancang APBN. Sedangkan, Rachmat Gobel pengalamannya menjadi CEO Panasonic menjadi dasar pemahaman mengenai industri dan diharapkan bisa memperbaiki iklim investasi,” katanya.

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro menyatakan, Presiden Jokowi harus memilih jajar an menteri yang mampu dan mau menjalankan visi dan program Presiden. Sehingga, seluruh visi dan program yang disampaikan Jokowi saat kampanye benar-benar dapat direalisasikan.

Menteri yang dipilih harus bebas dari kepentingan, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. “Nama-nama, seperti Bambang Brodjonegoro, Mahendra Siregar, Sofyan Djalil, Rizal Ramli, dan Rachmat Gobel saya kenal baik. Rekam jejak mereka sudah teruji. Rasanya kecil sekali kemungkinan mereka menggadaikan profesionalisme hanya untuk berburu rente,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyarankan agar pengumuman anggota kabinet sebaiknya dilakukan di Istana. Alasannya, pengumuman kabinet merupakan lambang kepemimpinan dan politik yang perlu dijaga marwah ke negaraannya. “Pengumuman di Istana paling tepat,” kata Busyro di Jakarta, Jumat (24/10).Busyro  juga  mengapresiasi langkah Jokowi yang menyertakan KPK dan PPATK dalam menyeleksi calon menteri. Menurutnya, Jokowi memang sudah semestinya memilih kabinetnya secara ekstra hati-hati.“Konsekuensi kepemimpinan yang perlu diambil sebagai pilihan akhlak politik adalah dengan ekstrahati-hati dalam memilah dan memilih Kabinet ujarnya.